peraturan tata naskah dinas. Tipe Dokumen. peraturan tata naskah dinas

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di' Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diamanatkan menyusun petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. Nomor Tambahan. Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengatur mengenai Naskah Dinas dan Naskah Dinas Elektronik di Kementerian. Pasal 13 (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam. Peraturan b. Ruang Lingku p 1. Tahun. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan: Tanggal Ditetapkan: 10 Februari 2017: Tanggal Diundangkan: 24 Februari 2017: Berlaku Tanggal:Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas. Maksud dan Tujuan 1. Peraturan Kepala ANRI : 2 / 2014 : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS : Katalog : Abstrak : Download : Dicabut Peraturan Kepala ANRI No. Mengingat : 1. Tipe. diperlukan adanya keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan;. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. menpan. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; b. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis d. (3) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas terdiri atas: a. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tata Naskah Dinas secara Elektronik yang selanjutnya disebut TND Elektronik adalah pengelolaan TND dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan. U. TATA NASKAH DINAS. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. T. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. TENTANG. Naskah Dinas lainnya. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. kemendesa. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai No . Detail : Peraturan Arsip Nasional RI : 8 / 2018Peraturan KPU No. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaTata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan; a. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPEDOMAN TATA NASKAH DINAS . 2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. No. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI NAGAN RAYA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan tata naskah dinas,. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. Judul. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di instansi masing-masing; d. bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan. 63/Menlhk-Setjen/2015 tentang hal tersebut. Judul. 24 Februari 2017. 01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. berbentuk peraturan dan Naskah Dinas penetapan. go. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan prosessidang atau rapat. Tanggal Pengundangan. Menimbang : a. 62. Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. d. 2020/No. 2013. Undang. TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di KementerianTata Naskah Dinas untuk Peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat Penetapan. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas setiap unit kerja di lingkungan. Berlaku. 2021/No. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Perundang-undangan. lampiran : peraturan wali kota bandung nomor : 11 tahun 2022 tanggal : 28 januari 2022 i. Maksud2011. Ketentuan. Provinsi Jawa Barat. Surat Edaran 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. bahwa dalam rangka keseragaman dan terti b administrasi. 2021. Peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan rektor Bagian-bagian peraturan terdiri atas :terlaksana dengan efektif dan efisien perlu disusun tata naskah dinas; c. 2021/NO. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpananTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Pemrakarsa. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: T. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 1505, jdih. A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas : Ditetapkan Tanggal :. 26 Januari 2023. - Dalam hal terdapat naskah dinas yang tercipta selain dari jenis dan format naskah dinas yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah ditetapkan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara. Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Subjek Tata Naskah Dinas. Bagian Kedua Prinsip Pasal 7 Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman bentuk, format, serta penyelenggaraan administrasi perkantoran, perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Tata Naskah Dinas di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan Lembaga Negara atau Kepala Daerah. Pejabat yang Menetapkan. bahwa dalam rangka tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dalam lingkup administrasi umum, perlu Pedoman dan Penyeragaman Tata Naskah Dinas; b. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, No. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang. 2020. 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,. 4. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 22 Desember 2020. contoh format penomoran naskah dinas produk hukum nomor 02 tahun 2022Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN BADAN/LEMBAGA: Pemrakarsa: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Nomor: 7: Tahun: 2017: Tentang: Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 31 Mei 2017: Pejabat yang Menetapkan:. Tata Naskah Dinas. id: 6 Hlm Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Nomor 3 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan. Contoh: 005/001/423. E. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen peraturan perundang-undangan. Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; b. (2) Pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas Pemerintahan Daerah. fisik; dan/ a tau b. tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Pedoman c. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2019: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan: PERMENAKER: Tempat Penetapan:Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 10. E. Undang. 2016. 5. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan prosessidang atau rapat. 11 Tahun 2007; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Badan / Pengarang. Tanggal Penetapan. Pasal 1 : Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; pejabat penandatangan naskah dinas; Pengendalian naskah dinas; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. Nomor Tambahan. Bagian Kesatu Naskah Dinas Arahan Pasal 5 Naskah Dinas arahan terdiri atas: a. Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah Dinas penetapan; dan c. bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun 2010. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Indonesia. 9, BN 2018/No. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 1. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 052 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas Dan Kearsipan Departemen Energi Dan Sumber Daya MineralABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan yang terpadu melalui implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan ANRI tersebut diacu oleh Kementerian Kesehatan RI dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan bomor 14 tahun 2017. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan. Pejabat Pengundangan. U. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021. METADATA PERATURAN. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BESAR, Menimbang : a. pembuatan naskah dinas; b. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6). U. Instruksi e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara T. Nomor Pengundangan. Sistem penomoran naskah dinas adalah penomoran yang dipergunakan dalam tata naskah dinas dengan susunan nomor urut surat, kategori surat, klasifikasi arsip, dan tahun takwin/kalender. kemendesa. tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas; 5. kpu. Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Kembali. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Naskah Dinas Perpustakaan Nasional; Mengingat : 1. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan. bahwa Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011; b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian. Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur mengenai penomoran naskah dinas secara elektronik, pengaksesan naskah dinas, pengontrolan database yang tersimpan, pencarian naskah dinas, keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasi pengguna,Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana. 2022/No. Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal. 1579, peraturan. E. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.